pksJAKARTA (adhifPRESS)

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di DPR, Mahfudz Siddiq, menilai KPU kembali menunjukkan kelemahan-kelemahannya dalam pelaksanaan pemilihan presiden.

Masalah peredaran alat peraga pencontrengan yang sah pada surat suara, baik spanduk atau specimen surat suara, adalah salah satu bukti kelemahan KPU.

“KPU kurang peka. Seharusnya kan bisa dicari cara lain untuk memperagakan bagaimana pencontrengan yang sah. Jangan ambil contoh nomor dua seperti itu,” kata Mahfudz di gedung DPR, Jakarta, Rabu (1/7/2009) seperti dikutip adhifPRESS dari Republika.

Mahfudz mengomentari peredaran spanduk dan alat sosialisasi KPU yang membubuhkan tanda contreng pada pasangan nomor dua. Menurut Mahfudz, tindakan ceroboh KPU tersebut telah menimbulkan komplikasi politik, teknik, dan anggaran.

Komplikasi politik menyebabkan munculnya opini masyarakat yang menuding KPU telah membela pasangan nomor dua, SBY-Boediono, yang juga didukung PKS. Sementara komplikasi teknik terjadi pada kesulitan menarik dan memusnahkan alat peraga sosialisasi yang terlanjur tersebar. Sedangkan komplikasi anggaran, lanjut Mahfudz, mengacu pada terbuangnya anggaran pilpres akibat inefisiensi penggunaan dana untuk memproduksi alat peraga sosialisasi tersebut.

“Ini merupakan kendala serius. Terlebih soal inefisiensi anggaran yang sudah dari dulu kita ingatkan agar tidak terjadi,” imbuh Mahfudz seraya menambahkan PKS setuju dan mendukung langkah penarikan spanduk serta alat sosialisasi bermasalah tersebut.

Kendati demikian, Mahfudz melanjutkan, PKS tak setuju jika keteledoran KPU lantas disimpulkan lembaga penyelenggara pemilu itu sudah berlaku tidak independen. Justru PKS mendesak agar KPU bisa membuktikan diri sebagai lembaga penyelenggara yang mandiri dan independen sesuai amanah undang-undang.

“Tentu kalau ada anggota KPU yang terbukti tak independen, harus diselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Misal melalui dewan kehormatan yang bisa menetapkan sanksi kepada anggota KPU yang tak netral,” tandas Mahfudz.

Iklan