JAKARTA (adhifPRESS)

Calon Presiden Prabowo Subianto menyatakan dia bersama calon Presiden yang didampinginya – Megawati Soekarnoputri – telah menyiapkan program menyeluruh untuk mengatasi persoalan kualitas hidup rakyat Indonesia. Dia menyatakan hal pertama yang harus dilakukan adalah penyediaan lapangan kerja seluasnya dalam waktu singkat.

”(Untuk bisa jalankan program itu) semua butuh pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Penciptaan lapangan kerja yang luas menyeluruh dalam waktu singkat,” kata Prabowo, Selasa (30/6). Menurut dia saat ini waktu sudah mepet, rakyat tak mau lagi menunggu.<!–more–>

Penciptaan lapangan kerja luas dalam waktu dekat ini, ujar dia, akan dilakukan dengan merehabilitasi 59 hektar hutan rusak menjadi lahan pangan dan penciptaan energi. Program ini adalah program efektif dan berkelanjutan. Perhitungannya, setiap hektar lahan untuk pertanian saja bisa menyerap enam orang pekerja. ”Dengan itu kita bisa atasi pengangguran secepatnya. Ini soal urgent,” tegas Prabowo.

Prabowo menyatakan percuma kalau hanya bicara soal segala yang gratis atau mau membangun ini itu. ”Percuma, kalau uangnya tidak ada. Uang kita bocor terus tiap tahun,” kata dia. Jika dia dan Megawati terpilih, kata dia, seluruh sumber daya alam akan dikembalikan sesungguhnya di atas dan di tangan rakyat Indonesia.

Dalam debat cawapres ini, Prabowo menyatakan ada delapan pokok persoalan menyangkut kualitas hidup bangsa Indonesia. Yaitu ketersediaan dan akses air bersih, kecukupan pangan, sandang, papan, pekerjaan yang layak. Setelah itu, pendidikan, layanan kesehatan, dan lingkungan yang ramah.

”Jika tak dapat disediakan pemerintahan atau negara, jangan katakan pemerintahan itu efektif yang bisa jalankan tugasnya untuk warga negara,” kata Prabowo. Dan, kondisi saat ini masih jauh dari cita-cita proklamasi.

Program konkretnya, kata Prabowo, sudah disiapkan. Untuk pendidikan, misalnya, pasangan Megawati Prabowo akan menanggung seluruh biaya untuk wajib belajar 12 tahun. ”Tidak seperti sekarang, banyak iklan gratis tapi di kabupaten-kabupaten itu tidak benar,” kata dia. Terkait pendidikan, imbuh Prabowo, pasangan ini akan membatalkan UU badan hukum pendidikan. Menurut dia, ini tidak sesuai dengan nilai Pancasila, tidak demokratis, dan tak memungkinkan anak miskin mendapat pendidikan tinggi. (republika)

Iklan