JAKARTA (adhifPRESS)

Komisi Pemilihan Umum dinilai tidak bersikap netral menyelenggarakan pemilihan presiden dan wakil presiden. KPU dinilai telah memperlihatkan gelagat memihak kepada salah satu kandidat.

Penilaian itu disampaikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin setelah mencermati perkembangan persiapan pilpres.”Dalam perasaan umum, KPU kurang tampil untuk semua calon,” ujarnya di Jakarta, Selasa (30/6/2009).

Din lantas menyontohkan kasus spanduk sosialisasi yang dibuat KPU. Dalam spanduk itu, ujarnya, KPU terang-terangan telah mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan capres-cawapres tertentu. Spanduk seperti ini mestinya tidak sampai dibuat oleh lembaga independen yang menyelenggarakan pemilu.

Tak hanya itu, Din juga mendengar selentingan kabar bahwa ada anggota KPU yang mendukung pilpres satu putaran. Tanpa menyebut namanya, dia menyayangkan sikap oknum anggota KPU ini karena telah memihak kepada kandidat tertentu yang sekarang juga sedang menggembar-gemborkan kampanye pilpres satu putaran. ”KPU dan KPUD, saya minta bersikap adil,” tegasnya.

Menurut Din, pilpres mendatang harus dijaga dan diawasi dari berbagai bentuk kecurangan. Akibat berbagai kecurangan yang muncul pada pemilu legislatif lalu dinilainya telah mengurangi bobot demokrasi. Karena itu, dirinya tak ingin kejadian serupa terulang pada pilpres.

Demo pilpres yang jujur dan adil, Din menolak wacana pilpres satu putara. Apalagi, wacana itu digembar-gemborkan oleh lembaga survei yang mestinya bersikap ilmiah. ”Ini terlalu tendensius dan berbahaya bagi demokrasi kita,” kecamnya. ”Ini harus dihentikan.”

Din melihat wacana pilpres satu putara itu tampaknya dilakukan untuk menggiring aspirasi rakyat. Namun tak tertutup kemungkinan, sambungnya, wacana ini justru akan menimbulkan antipati dari rakyat. Rakyat justru akan memilih kandidat yang dicurangi karena adanya wacana ini. ”Ini bisa mendorong rakyat bersimpati kepada pasangan underdog,” katanya. (republika)

Iklan