KABANJAHE (adhifPRESS)

Proyek yang bersumber dari APBD di Dinas PUD Karo TA 2009 harus menjadi proyek yang terintegrasi dengan kepentingan masyarakat, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sehingga memberi kontribusi yang nyata dan maksimal untuk pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sudah saatnya paradigma lama dalam pengerjaan proyek-proyek ditinggalkan. Bukan lagi rahasia, kalau selama ini yang namanya proyek, identik dengan membagi-bagikan uang rakyat,” ujar Ketua Perkumpulan Independen Pesikap Tanah Karo di Jakarta Cuaca Bangun kepada adhifPRESS di Kabanjahe, Selasa (9/6/09).

Menurutnya, tingginya tingkat kebocoran dana-dana pembangunan yang bersumber dari APBD dan APBN, akan menimbulkan hilangnya kepercayaan kalau proyek diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.. “Ini dilihat dengan banyaknya infrastruktur di Kota Kabanjahe, Berastagi maupun di kecamatan dan pedesaan cepat rusak dan hancur yang sangat merugikan masyarakat,” katanya.
Untuk itu, Bangun meminta masyarakat Karo aktif mengawasi proyek tersebut yang akan bersinergi meminimalisir korupsi karena undang-undang menjamin sepenuhnya peran serta aktif masyarakat dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ditambahkan Bangun, sistem anggaran yang rawan manipulasi yang bersumber dari APBN maupun APBD dengan menyiasati sistem merit point, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 80 Tahun 2003. “Tujuan Kepres tersebut, agar pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilakukan secara efesien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan tidak diskriminatif serta akuntabel,” ujarnya.

Seperti diketahui, proyek yang ditenderkan di Dinas PUD sebanyak 217 paket dengan nilai pagu anggaran Rp 92.685.335.999 meliputi Bidang Bina Marga pagu anggaran Rp 69.354.200.000 (136 paket), Bidang Cipta Karya pagu anggaran Rp 5.548.000.000 (56 paket), Bidang Sumber Daya Air dengan nilai pagu anggaran Rp 7.783.135 (21 paket) dan alat-alat berat nilai pagu anggaran Rp 5.400.000.000 (4 paket).

Iklan