KABANJAHE (adhifPRESS)

Penahanan Kepala Desa (Kepdes) Gurusinga Kecamatan Berastagi MG terkait penyelewengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap 93 Kepala Keluarga (KK) ternyata berbuntut panjang.

Ratusan warga Desa Gurusinga yang didominasi kaum ibu mendatangi Mapolres Karo meminta penangguhan penahanan Kepdesnya, Senin (08/6). Menurut mereka, data yang digunakan untuk pencairan BLT 2008 merupakan data tahun 2005 yang juga merupakan tanggung jawab Kepdes sebelumnya.

“Selain itu, kalau dia (Kepdes) masih ditahan, tentunya pengurusan surat-surat untuk kepentingan anak sekolah, yang mau bekerja ke Malaysia, dan urusan administrasi lain menjadi terkendela,” ujar salah seorang warga kepada adhifPRESS di Mapolres Karo.

Menanggapi hal ini, Kasat Reskrim AKP Lukmin Siregar mengatakan permintaan warga tersebut tidak mungkin dikabulkan, karena pihak pengadu meminta agar penahanan MG untuk tidak ditangguhkan. “Tersangka tidak mungkin dibebaskan. Karena warga yang merasa dirugikan bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah melayangkan surat agar penahanan Modesty Gurusinga tidak ditangguhkan,” ujarnya.
Sementara itu, Kanit Idik 2 Tipiter Polres Karo Aiptu P Sitorus mengatakan dari hasil audit BPKP ditemukan penyelewengan dana tersebut sebesar Rp 26.600.000. “Tersangka dikenakan pasal 3 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor, yunto pasal 8 UU RI nomor 20 tahun 2001  tentang perubahan UU RI nomor 31 tahun 1999, ancaman hukuman maksimal seumur hidup, denda 1 (satu) Miliar rupiah,” katanya.

Berdasarkan penyelidikan Polres Karo, Kepdes Gurusinga MG tidak menyampaikan dana BLT kepada 93 Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima. Seharusnya, masing-masing penerima berhak mendapatkan Rp100 ribu per bulan selama tujuh bulan. Selain itu, untuk pengajuan penerima BLT 2008, MG tidak terlebih dahulu melakukan musyawarah desa. Akibatnya, penyaluran BLT menjadi tidak tepat sasaran.

Iklan